BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang Masalah
Dalam cita citanya otonomi
daerah diharapkan dapat menjunjung tinggi potensi daerah dan memakmurkan
masyarakat di daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat lagi. Otonomi daerah
mendongng masyarakat di daerah untuk dapat memberdayakan dirinya, otonomi daerah
terfokus dalam perbaikan kesejahteraan masyarakat,kemudian hal ini diharapkan menjadi suatu pemicu untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah diharapkan banyak aspek positif terealisasi dalam pemberlakuan Undang-Undang tersebut.
Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dengan wewenangnya
di harapkan mampu menyediakan fasilitas publik serta dapat melakukan
pepngelolaan sumberdaya daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat hingga dapat
mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang di atur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Salah satu indikator tercapainya otonomi yang efektif
adalah terciptanya daya saing daerah, dimana daerah adalah salah satu komponen
utama dalam pemerintahan bukan hanya sebagai objek oleh pemperintah pusat.
Dengan demikian transfer kewenangan yang diberikan oleh pemeintah pusat
kepada pemerintahan daerah adalah haruslah memberikan dampak terhadap
kesejahteraan dalam pengurangan tingkat kemiskinan di indonesia.
B.
Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini di antaranya.
A.
Apa faktor faktor penghambat otonomi
daerah dalam perananya sebagai sebuah hak dan kewajiban untuk meningkatkan
kesejahteraan, daya saing dan mengurangi tingkat kemiskinan di daerah.
C. Manfaat
Penulis berharap semoga makalah ini dapat menjadi bahan materi referensi
serta menjadi bahan bacaan yang bermanfaat serta bahan kajian yang lebih lanjut
terhadap peran otonomi daerah terhadap penanggulangan kemiskinan di indoonesia.
BAB II
PEMBAHASAN
A.
faktor faktor penghambat otonomi
daerah dalam perananya sebagai sebuah hak dan kewajiban meningkatkan kesejahteraan, daya saing dan
mengurangi tingkat kemiskinan di daerah.
Tanpa
menguraikan lebih mendalam lagi mengenai otonomi daerah karena memeang pembahasan
tentang otonomi daerah dan kemiskinan telah banyak di bahas di berbagai kajian
baik itu oleh akademisi dan media media masa. Pada pembahasan diskusi kali ini
saya membahas yang pertama adalah beberapa indikator tentang berbagai masalah
tentang otonomi daerah kemudian tentang kemiskinan.
Otonomi
daerah pada dasarnya merupakan hak daerah untuk mengatur daerahnya sendiri
tetapi otonomi daerah tidaklah di definisikan sesempit itu, otonomi daerah
adalah juga merupakan kewajiban daerah untuk mengatur daerahnya demi kemakmuran
dan kemasyalahatan masyarakat di daerah. Beberapa permasalahan juga kendala
dalam penerapan otonomi daerah di indonesia antara lain 1. Pembagian urusan
kepentingan antara daerah yang sering tumpang tindih, 2. Pelayanan umum yang umumnya terslengara tidak lain demi masyarakat karna
keterbatasan daerah mengenai aturan dan tatacara yang sering tumpang tindih
mengakibatkan pelayanan sektor publik masih menjadi fokus penting terhadap
pelaksanaan otonomi daerah di indonesia, 3. Lemahnya koordinasi antar sektor di
daerah, 4. Pembagian pendapatan pada umumnuya daerah ada yang memiliki
sumberdaya yang kaya ada juga yang terbatas jadi perlunya keadilan untuk
pembagian penghasilan antara pusat ke daerah dan daerah ke daerah di indonesia
pembagian penghasilan antara pusat dan daerah dirasa sudah cukup bagus karena
ada dana perimbangan yang kembali ke daerah dari pemerintah pusat, 5. Fanatisme
daerah biasanya daerah yang memiliki sumberdaya alam yang melimpah sering
sekali susah untuk memberikan pemerataan kepada daerah lain ini yang
menyebabkan beberapa daerah di indonesia pasca penerapan otonomi daerah ada
yang sangat kaya ada juga yang sangat miskin, 6. Disintegrasi karena letak
geografis di indonesia yang berpulau pulau ini yang menyebabkan terjadinya
disintegrasi antara daerah dan pusat.
Kemiskinan
di definisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan
dasar di artikan adalah kebutuhan primer yang melekat pada diri seseorang.
Bebrapa kebutuhan dasar antara lain kebutuhan akan makan, kebutuhan akan makan,
kebutuhan akan tempat tinggal, kebutuhan akan pelayanan pelayanan esensial
seperti kesehatan, listrik, air dll. Permasalahan kemiskinan yang ada di
indonesia antara lain 1.pengangguran , masalah pengangguran d indonesia lebih
banyak disebabkan karena minimnya lapangan kerja dibandingkan angkatan kerja
karena di indonesia presentase pengusaha tidak sampai satu persen, 2. Tingkat
pendidikan rendah, selain masalah lapangan kerja yang terbatas masalah
pendidikan di indonesia sangatlah pelik walaupun banyak lulusan sarjana di
indonesia tetapi kualitas lulusan yang
di hasilkan sangatlah kurang diperparah lagi mengenai pendidikan dasar 9
tahun yang di cnangkan pemerintah dimana kualitasnyauhan akan tidak sebanding
dengan kebutindustri, 3. Bencana alam, semakin seringnya sustu daerah terkena
bencana alam semakinrawanya suatu daerah menjadi miskin karena daerah tidak
dapat memberdayakan daerahnya.
BAB III
PENUTUP
A.
KESIMPULAN
Dari
berbagai masalah mengenai penerapan otonomi daerah serta faktr penyebab
kemiskinan di indonesia yang telah di jabarkan pada pembahasan di atas penulis
menarik kesimpulan bahwa penerapan otonomi daerah di indonesia sebenarnya
sangat bagus guna mengangkat potensi daerah serta menurunkan tingkat kemiskinan
di daerah tetapi perlu di ingat pelaksanaan nya pun masih banyak kendala yang
untuk kedepanya harus di evaluasi oleh pemerintah pusat yang berkoordinasi
dengann pemerintah daerah yang notabene menjalankanya. Beaberapa kendala yang
di hadapi pemerinta pusat adalah disintregasi antar pusat daerah yang
menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan otonoi daerah. Kemudian daerah pun
dalam pepngelolaan sumberdaya daerahnya pun diharapkan adil baik untuk
masyarakat di daerahnya sendiri serta masyarakat di sekitarnya, karena memeang
masalah utama di daerah adalah egoisme daerah yang ingin mengelola sendiri
kekayaan daerahnya dan tidak peduli kondisi daerah sekitarnya. Ini yang
menyebabkan beberapa daerah di indonesia tidak berkembang pasca penerapan
otonomi daerah sehingga tidak sejalan degan cita cita awal dalam penerapan
otonomi daerah. Oleh karena itu kontrol dari pemerintah pusat perlu di
tingkatkan tetapi tidak mengurangi arti otonomi daerah itu sendiri.
B.
SARAN
Saran penulis untuk makalah ini
adalah didasarkan oleh bebrbagai permasalahan yang terjadi. Penulis memberikan
saran terhadap pemerintah untuk melakukan evaluasi kembali atas penerapan
otonomi daerah di indoneisa serta melakukan peningkatan atas kontrol pemerintah
pusat ke daerah. Kemudian masalah kemiskinan banyak disebebkan kurangnya peran
pemerintah daerah dalam menanggulaginya selama ini masalah kemiskinan dipikul
sendiri oleh pemerintah pusat, kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan
kemiskinan serta kebijakan sektor publik banyak yang dikeluarkan oleh
pemerintah pusat. Kebijakan kebijakan yang dikeluarkan daerah hendaknya
menyasar kepentingan publik gunamengukung pemerintah dalam menurunkan tingkat
kemiskinan di indonesia.
DAFTAR
PUSTAKA
·
Http://id. m. wikipedia. org/wiki/Otonomi_daerah di unduh pada
tanggal 25 oktober 2014
·
Http://id. m. wikipedia. org/wiki/Kemiskinan d unduh pada tanggal
25 oktober 2014
·
Http://otonomidaerah.org diunduh pada tanggal 25
oktober 2014
