Internasional Tekan Karzai
Internasional Tekan Karzai
KABUL - Tekanan internasional terhadap Presiden Afghanistan Hamid Karzai agar bersedia menggelar pemilu putaran kedua semakin menguat.
Tekanan itu kian kuat karena Pemerintah Afghanistan terus menunda pengumuman hasil resmi pemilu Agustus silam yang menurut penghitungan sementara dimenangkan oleh Karzai. Tuduhan kelompok oposisi yang menganggap pemilu banyak kecurangan ternyata didukung oleh temuan serupa oleh tim pencari fakta Komisi Pengaduan Pemilu (ECC) yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Pendukung Karzai menolak menerima penemuan penyelidik ECC mengenai kecurangan pemilu. Mereka tetap bertahan. Secara hukum, sulit melihat apa dasar penolakan atas berbagai penemuan itu,” papar diplomat asing dan pengamat yang sangat paham dengan permasalahan pemilu Afghanistan.
Berdasarkan undang-undang, Komisi Pemilu Independen Afghanistan harus menerima temuan ECC, memperbaiki hasil resmi penghitungan, dan mengumumkan hasil akhir penghitungan surat suara.
Saat perdebatan mengenai hasil pemilu terus berlangsung, pengamat menjelaskan, tekanan terhadap Karzai terus menguat untuk mendesaknya menghadapi penantang utamanya, mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Afghanistan Abdullah Abdullah, pada putaran kedua atau membentuk pemerintahan bersama.
Menlu Prancis Bernard Kouchner yang sedang berkunjung ke Afghanistan menjelaskan, Karzai dan Abdullah siap bekerja sama. “Mereka telah berunding tentang perlunya bekerja sama. Namun, sejujurnya, ini tindakan paling minimal dapat mereka lakukan,” papar Kouchner di Kabul setelah berbicara secara terpisah dengan Karzai dan Abdullah.
Karzai telah menegaskan bahwa dia lebih suka tidak menggelar pemilu putaran kedua dan menolak hasil investigasi tentang kecurangan pemilu. Sikap Karzai itu semakin memancing tuduhan asing tentang kecurangan pemilu di Afghanistan yang dilakukan pemerintah. Sejumlah pemimpin asing telah berbicara dengan Karzai dalam waktu dua hari terakhir, termasuk Menlu Amerika Serikat (AS) Hillary Clinton.
Sejumlah tokoh penting dunia juga berada di Kabul akhir pekan ini, termasuk Kouchner dan Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS John Kerry. Kerry menegaskan, Washington tidak akan melaksanakan strategi baru di Afghanistan sebelum mendapatkan mitra yang sah di Kabul. Menurut Kerry, bukan sikap yang bertanggung jawab untuk mengirimkan lebih banyak tentara AS ke Afghanistan saat ini.
“Ini akan menjadi kebijakan yang seluruhnya tidak bertanggung jawab oleh Presiden AS untuk mengirimkan lebih banyak tentara ke negara ini, saat kita tidak mengetahui hasil pemilu dan tahu siapa presidennya, serta jenis pemerintahan seperti apa yang berjalan di sini,” papar Kerry.
“Saat para jenderal komando kita mengatakan pada kita bahwa ada situasi kritis yang dicapai misi kita di sini, faktanya, pemerintahan yang baik dan bersama kita, seperti kita tahu, telah berubah. Bagaimana presiden yang bertanggung jawab dapat berkata, ‘Oh, mereka meminta lebih (banyak pasukan), tentu saja, di sinilah mereka?’” ujar Kerry.
Pemerintahan Karzai saat ini dilingkupi ketidakpastian dan krisis legitimasi setelah tuduhan terjadi berbagai kecurangan pemilu Agustus. Selain itu, pemerintahan Karzai juga mendapat berbagai tuduhan skandal korupsi.
Hasil penghitungan sementara menunjukkan Karzai memperoleh 54,6% suara dan Abdullah 28% suara. Jika jumlah suara yang diperoleh Karzai ternyata berkurang banyak setelah penyelidikan, dia harus menghadapi Abdullah pada pemilu putaran kedua dalam dua pekan setelah pengumuman resmi hasil pemilu.
Bersamaan dengan itu, situasi keamanan di Afghanistan kian memburuk dan mengkhawatirkan. Pemilu Afghanistan merupakan elemen penting bagi berbagai rencana Barat untuk stabilisasi Afghanistan yang dianggap sebagai basis persembunyian kelompok perlawanan yang melakukan aksi di berbagai negara, termasuk dalam serangan 11 September 2001 di AS.
Lebih dari 100.000 pasukan asing saat ini berada di Afghanistan untuk memerangi Taliban dan Al Qaeda. Namun, bertambahnya jumlah korban membuat banyak pihak meragukan kemampuan pemerintahan Karzai dalam mendukung upaya AS, Inggris, dan negara aliansi lain.
0 komentar:
Posting Komentar